oleh

Diduga Terjadi Penyalahgunaan Jabatan dan Kekuasaan atas Pengangkatan Plt. Hukum Tua dan Perangkat Desa Tondey Satu

MINSEL – Tabloidjejak.co.id. Sejak Mantan Hukum Tua Nita Lumampouw diangkat kembali menjadi Plt, Hukum Tua ditahun 2020, dia telah melakukan penggantian 3 orang aparat desa dengan tanpa melalui mekanisme yang diamanahkan Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Menurut sumber di desa Tondey Satu, penggantian ini dilakukan kuat dugaan untuk menutupi berbagai masalah, yaitu selain pemalsuan dokumen juga penyimpangan berbagai proyek desa yang dibiayai baik dari ADD, DD maupun Pamsimas, serta dugaan adanya proyek fiktif.

Saat melakukan penggantian aparat desa, tidak pernah diketahui masyarakat atau diumumkan bahwa akan ada penggantian aparat, bagaimana mekanismenya, serta seperti apa syarat-syarat pengangkatan maupun pemberhentian aparat/ perangkat desa.

“Hanya, tiba-tiba, kami dengar sudah ada penggantian aparat/ perangkat desa,” ujar Hanly ketua BPD desa Tondey Satu. Demikian juga kami tidak tahu kalau Hukum Tua yang sudah berakhir masa tugasnya sebagai Hukum Tua, bisa diangkat kembali menjadi Plt. Hukum Tua.

Padahal yang kami ketahui, Hukum Tua yang sudah berumur ini, tidak pernah mengikuti test sebagai CPNS. Entah kalau dia secara diam-diam mengikuti CPNS tanpa diketahui masyarakat,” tandas Hanly dengan ragu-ragu.

Sementara soal pemberhentian dan pengangkatan aparat/ perangkat desa tidak pernah didengar telah dibentuk Tim penjaringan dan penyaringan untuk mengisi kekosongan aparat/ perangkat desa yang diberhentikan atau karena lain hal tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sebagaimana amanah Permendagri No. 83 tahun 2015.

Seperti diketahui, pemberhentian harus ada alasan yang jelas sebagaimana amanah undang-undang yaitu, usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Terkait dengan pengangkatan perangkat, yaitu pendidikan setingkat SMU, berumur 20-42 tahun, sebagai penduduk desa paling kurang 1 tahun, tindak pernah tersangkut pidana.

Namun anehnya, yang sangat menjolok adanya penggantian aparat/ perangkat desa ada yang sudah berumur lebih 42 tahun diangkat sebagai aparat, sehingga jelas-jelas telah bertentangan dengan semangat dan amanat UU No 6 tahun 2014 tentang desa serta PP 43 tahun 2014 yang sudah dirubah dengan PP No. 47 tahun 2015.

Sehingga menurut kami, pihak Camat mewakili Bupati, Dinas PMD Kb. Minahasa Selatan, telah melakukan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, mengangkat Plt. Hukum Tua yang diduga bukan ASN, serta memberikan rekomendasi dan mengangkat aparat/ perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ***

Peliput : Jantje & Henry

Editor  : Henry

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed