Home / Uncategorized

Rabu, 26 Februari 2020 - 09:37 WIB

Bpn Minsel Siap Membantu Masyarakat

Amurang, TabloidJejak.co.id – Badan Pertanahan Nasional (BPN) 25/02/2020 Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), akan terus melakukan Programnya dalam rangka membantu Program Presiden Jokowi terkait pengurusan Sertifikat tanah di Seluruh Indonesia.

Deany Keintjem sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Untuk kabupaten Minahasa Selatan mengatakan bahwa “ada pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Keintjem.

Untuk pemetaan bidang tanah ” ada 9000 dan untuk sertifikat ada 6600 dan hal ini sementara di laksanakan,” papar Keintjem.

“Redistribusi tanah sebanyak 1200 Bidang dan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan kualitas, dari kelompok-kelompok masyarakat: kelompok tani, nelayan, serta UKM dan kami juga akan berusaha membina memfasilitasi baik bantuan-bantuan maupun pasarnya untuk kelompok- kelompok binaan nanti.”

“Untuk kepengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak di pungut biaya tapi untuk di desa di pungut biaya karena ada administrasi desa seperti penyediaan patok besi dan materai sudah termasuk, hal ini berdasarkan SK 3 menteri dan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. itu biayanya Rp350.000 setinggi-tingginya dan itu dikelola oleh desa bukan BPN.” tutur Keintjem.

Hal ini bisa di kurangi biayanya tetapi “kalau untuk lebih dari itu tidak bisa, dan untuk semua persyaratan dipermudah sesuai dengan surat keterangan dari kepala desa bahwa tanah itu sudah benar-benar milik dari yang bersangkutan.”

Jadi dari sisi biayapun sudah sangat di bantu kepada masyarakat ini tinggal kebijakan dari para Hukum Tua apa mau di turunkan dari 350.000 ya bisa tetapi kalau untuk naik tidak bisa. Ungkap Keintjem.

Kalau dari Hukum Tua tidak perlu pungutan, “yang penting patok besi dan materai di siapkan oleh masyarakat itu sendiri.” Kata Keintjem.

Tahun ini sudah 5 desa yang di lakukan dengan program ini, dan skarang sedang di ukur di desa pinapolangkow.

“Kurang lebih 2000 bidang sudah di persiapkan untuk sertifikat jadi mungkin pada bulan maret sudah ada produk.” Jelas Keintjem.

“Sona Daerah Jawa hanya 150.000 ribu Rupiah, Sulawesi 350.000 untuk Maluku,Papua 450.000 Ribu Rupiah jadi itu, ada dasar untuk di pungut tetapi untuk oprasional Desa, bukan, untuk Badan Pertanahan Nasional,” Jelas Keintjem.

“Tergantung kebijakan Kepala Desa apa bila Kepala Desa menilai bahwa ada masyarakat kurang mampu untuk itu Kepala Desanya bisa memberi keringanan dari harga itu bisa saja 150.000, Ribu bisa juga 100.000 Apa bila di luar Sona, itu berarti sudah pungutan liar,” tutup Keintjem

(Jani)/Editor

Share :

Baca Juga

Uncategorized

Untuk Mengatasi Covid-19

Uncategorized

Ini kata Kadis Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Uncategorized

Ucap Felly E Runtuwene Tentang Virus Covid-19

Uncategorized

Bupati Di Undang Jemaat Gmim Betlehem Popareng

Uncategorized

Kusta Tidak Perlu Takut

Uncategorized

Mobil Dinas Untuk Pelayanan Masyarakat

Uncategorized

Agar Bisa Optimal

Ilmu Pengetahuan

SMP N 1 Amurang Sangat Mendukung Program Pemerintah Pusat